Mengapa Sangat Sulit Menyingkirkan Freeport dari Bumi Papua




Peta Pulau Papua (Gambar: Anonim, Wikipedia)

Selamat pagi sahabat bermanfaat sekalian. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup sensitif, yaitu Freeport. Saya yakin bahwa banyak diantara kita yang gregetan tiap kali membahas soal Freeport. Seperti biasa, isu Freeport ini akan laris di masa-masa pilpres yang akan datang. Tulisan yang akan saya sajikan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi anda untuk memahami permasalahan Freeport ini dari sudut pandang yang berbeda, sehingga anda bisa memahami mengapa Freeport ini begitu sakti.




Untuk memulainya bahasan ini, kita mulai dari masalah yang paling dasar. Anda boleh membayangkan bahwa jika Freeport pergi, maka tambang emas Papua akan dikelola oleh bangsa kita sendiri. Namun, sayangnya, yang terjadi jika Freeport hengkang adalah tambang emas itu tetap tidak akan dikelola oleh BUMN karena Papua merdeka. Mengapa demikian?




Kita harus mengingat kembali bahwa Papua bertahan sebagai bagian dari Indonesia karena adanya referendum pada tahun 1969 yang disebut dengan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Hasil Pepera ini menjadi sorotan di kalangan Internasional karena dianggap dilakukan tidak secara demokratis. Indonesia dianggap melanggar New York Agreement yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda pada tahun 1962. Hanya 1% dari pemilik hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pepera. Menurut kesepakatan, semua laki-laki dan perempuan pribumi Papua memiliki hak untuk memilih dan diperkirakan ada 800.000 orang yang memilihi hak pilih, namun pada pelaksanaannya hanya 1.025 orang yang menggunakan hak pilihnya. Diduga, militer Indonesia berada di balik kejadian ini.




Namun, yang kemudian menjadi pertanyaan, jika memang pemilihannya berlangsung secara tidak fair, mengapa hasil Pepera ini bisa secara mulus diterima meskipun ada kontroversi di sana? Entah kebetulan atau tidak, pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan pengelolaan tambang di Papua dengan Freeport yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, pengaruh Amerika Serikat di dunia Internasional memang sedang kuat-kuatnya karena sebagian besar negara barat sedang butuh bantuan dana dari Amerika Serikat pasca perang. Bisa jadi, karena Freeport inilah Papua bisa mulus menjadi bagian dari Indonesia.




Salah satu indikator yang cukup jelas terlihat adalah ketika pada akhir tahun 2015 terjadi ribut-ribut sidang MKD terkait dugaan permintaan kolusi oleh ketua DPR kepada Freeport untuk memuluskan perpanjangan kontrak tambang Freeport di Papua. Sidang MKD pertama kali digelar pada tanggal 23 November 2015, sementara saksi pertama, Sudirman Said, dipanggil pada 2 Desember 2015. Tanggal 17 Januari 2016, Dubes Amerika Serikat berada di Papua. Dari sini tentu kita bisa melihat langkah Amerika Serikat jika Freeport tidak diperpanjang.




Lalu, jika memang Amerika Serikat memilik pengaruh kuat atas status Papua, mengapa pada kenyataannya Papua masih menjadi bagian Indonesia? Mengapa Papua tidak dibuat merdeka saja oleh Amerika Serikat? Menurut pendapat saya, Freeport dan Amerika Serikat Sendiri sendiri sebenarnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Mengapa? Karena selama status quo Papua menjadi bagian dari Indonesia, Freeport akan langgeng beroperasi. Sementara, bila Papua merdeka, maka ada risiko bahwa pemerintahan baru Papua menunjuk perusahaan lain sebagai mitra. Bisa jadi perusahaan Australia atau Inggris, siapa yang tahu. Bisa jadi, inilah sebabnya meskipun banyak aktivis dari berbagai negara menyuarakan kemerdekaan Papua, tuntutan mereka tidak pernah termaterialisasi.




Lalu, tidak adakah cara untuk menyingkirkan Freeport dari bumi Papua? Ada. Yang pertama adalah masyarakat Papua harus kompak bersatu dengan Indonesia. Jangan lagi ada wacana melepaskan diri dari NKRI. Yang kedua, pemerintahan di pusat juga harus menunjukkan keseriusannya. Kasus permintaan kolusi pada akhir tahun 2015 lalu semuanya melibatkan orang non-Papua. Coba bayangkan perasaan orang Papua ketika mendengar rekaman perpanjangan kontrak Freeport. Dalam rekaman tersebut, kita dapati bahwa yang meminta jatah semuanya adalah orang-orang di Jakarta. Ketika saya mengatakan pemerintah harus menunjukkan keseriusannya, yang saya maksud adalah pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan yang pro Papua, tapi juga bisa mengomunikasikan itikad baiknya dengan tepat. Bahasa sederhananya, strategi marketing-nya tolong digunakan. Kalau semua pihak kompak, Amerika Serikat tidak punya senjata untuk menekan pemerintah. Jika ini terjadi, insya Allaah Freeport bisa kita tendang.

Jangan lupa like halaman facebook atau follow akun twitter kami untuk mendapatkan update tulisan-tulisan terbaru khas internetbermanfaat.com.




1 tanggapan pada “Mengapa Sangat Sulit Menyingkirkan Freeport dari Bumi Papua”

  1. Busyet.. bahasanya kyk ada konspirasi gitu ya gan.. tp dari segi peraturannya dari kementrian ESDM sendiri gmn gan kok belum di bahas ? klo di Migas kan lebih jelas tuh ada sistem PSC dg cost recovery / non recovery nya.. nah klo di tambang nih gmn sih aturannya? mohon pencerahannya

Tinggalkan Balasan